Plt Sekjen DPR Lantik Pejabat Setjen dan Badan Keahlian

16-12-2016 / M.K.D.

 

Plt. Sekjen DPR RI Achmad Djuned melantik dua pejabat dilingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Pelantikan pejabat tersebut dilaksanakan karena ada kekosongan posisi sebagai Kepala Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara, di Badan Keahlian DPR.

 

“Pergantian yang dilaksanakan di Kesekretariatan Jenderal DPR ini merupakan kegiatan normatif, hanya karena ada kekosongan posisi yang cukup lama sebagai Kepala Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara di lingkungan Badan Keahlian Dewan. Oleh karena itu harus segera diisi untuk kelancaran kinerja Setjen dan Badan Keahlian DPR RI,” kata Achmad Djuned di Ruang Rapat Sekjen, Komplek Parlemen Senayan DPR, Jumat (16/12).

 

Djuned menjelaskan, jabatan Kepala Biro Pimpinan yang semula dipegang Helmizar sekarang digantikan Yohannes O.I. Tahapari, sedangkan Helmizar menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Akuntabilitas Keuangan Negara, yang langsung berada dibawah Badan Keahlian DPR RI.

 

“Hal ini harus segera kita laksanakan, karena ke depan kita sudah memulai tahun baru, dimana  Pejabat-pejabat yang dilantik harus segera menyiapkan kegiatan-kegiatan di tahun 2017,” pungkasnya. (dep,mp) Foto : Jay/mr.

BERITA TERKAIT
Budaya Malu Harus Jadi Senjata Lawan Korupsi
05-08-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Plt. Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Lidya Suryani Widyati menyoroti soal tantangan pemberantasan...
Tukar Pengalaman, BK DPR RI Terima Peserta Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenhan
01-08-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekuin-Kesra), Badan Keahlian (BK) Sekretariat...
RUU Jabatan Hakim Dirancang Lindungi & Perkuat Peran Hakim RI
31-07-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Makassar — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim tengah disusun untuk memperkuat peran hakim sebagai pilar utama kekuasaan kehakiman...
BK DPR Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Jabatan Hakim
31-07-2025 / M.K.D.
PARLEMENTARIA, Makassar - Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim merupakan bagian dari implementasi Pasal 96...